Government Status On 'UN'

Pemerintah telah membuat beberapa keputusan yang kontroversial dalam masa 100 hari masa kerjanya di departemen pendidikan. Walau telah diputus oleh MA, bahwa UN ditiadakan, namun pemerintah tetap ngotot mengajukan PK (Peninjauan Kembali) untuk tetap melangsungkan UN. Sementara itu, jadwal UN pun dimajukan satu bulan dari tahun sebelumnya, yaitu di bulan Maret 2010, dengan alasan soal sudah terlanjur dibuat.

Namun, pernyataan dari Menteri Pendidikan, M. Nuh sepertinya berlawanan dengan kenyataan di atas. Beliau menyatakan bahwa penentu kelulusan adalah guru dan UN hanya berfungsi sebagai alat pemetaan satuan pendidikan dan seleksi masuk ke satuan pendidikan yang lebih tinggi (baca: Mendiknas: UN Akan Berubah...).

Dua hal membingungkan ini sebaiknya segera ditegaskan oleh jendral departemen pendidikan, sehingga tidak menimbulkan opini publik yang terus menerus menyerang gerak gerik depertemen ini. Sepertinya belum ada kesesuaian keinginan pak menteri dengan para jajarannya. Mudah-mudahan demikian adanya. kita akan lihat beritanya beberapa minggu ke depan... jika tidak ada keputusan tegas yang mengarah pada perbaikan, maka penderitaan siswa yang terjadi di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya aka terulang (baca: UN on the Fall)