WELCOME! Salam Sejahtera! Senang sekali mendapat kunjungan dari Anda. Berikan komentar Anda di akhir setiap posting (klik link: write your comment here!), komentar Anda sangat berharga bagi saya. Terima Kasih. Please Enjoy...

HOT Search

HOT Translate

Showing posts with label keuangan. Show all posts
Showing posts with label keuangan. Show all posts

And the Fund Went Back

>> Tuesday, March 24, 2009

Suatu keputusan yang baik. Setelah melewati pergumulan panjang, akhirnya mentok juga pada masalah NPWP dan sistem keuangan di yayasan. Bantuan dana sebesar 100 juta rupiah dari pemerintah untuk 'membantu' sekolah-sekolah yang digolongkan pada sekolah berstandar nasional (SSN) kepada sekolah swasta ternyata tidak bisa diaplikasikan. Hal ini mengingat syarat dan sistem pelaporan pertanggungjawaban uang hibah tersebut tidak bisa diterapkan pada sistem keuangan di sekolah swasta, khususnya sekolah kami. Akhirnya uang dikembalikan.

Sedangkan pada sekolah negeri, nampaknya hal ini tidak menjadi masalah. Mereka dengan mudah dan lancarnya membuat laporan keuangan itu. Beberapa sekolah swasta lain pun mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan uang ini, sekali lagi hal ini terbentur dengan sistem akuntansi yang berbeda antara yang diharapkan pemerintah dan yayasan.

Kepala sekolah kami berkeputusan untuk mengembalikan uang tersebut dengan permohonan status SSN tetap disandang. Belum ada tanggapan dari pihak diknas mengenai hal ini sampai sekarang.

UU BHP Part Four

>> Monday, March 23, 2009

Ini adalah bagian paling menarik dan saya pikir merupakan kekhasan UU BHP dari UU yang sejenis. Bagian ini, BAB IV - VI, memaparkan tentang kekayaan dan pendanaan BHP serta akuntabilitas dan pengawasannya.

Kekayaan BHP berasal dai kekayaan pendiri yang dipisahkan dan menjadi kekayaan BHP. Seluruh sisa hasil kegiatan yang berasal dari subsidi pemerintah tidak akan dikenakan pajak.

Secara umum pemerintah bertanggung jawab atas biaya penyelenggaraan pendidikan, baik itu pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah akan menanggung 100% biaya operasional BHPP dan BHPPD, investasi, beasiswa dan biaya pendidikan peserta didik. Sedangkan untuk tingkat SMP hingga PT pemerintah hanya menggung 2/3-nya saja. Namun demikian, peserta didik juga dapat menanggung biaya pendidikan dengan catatan sesuai kemampuan orang tuanya dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh biaya pendidikan. Khusus bagi BHPM, pemerintah hanya akan menanggung 100% biaya pendidikan dasar saja. Seluruh bantuan dana dari pemerintah tersebut berbentuk hibah. BHP dapat membentuk unit-unit usaha untuk membiayai kegiatan BHP dan semua laba yang diperoleh adalah untuk memajukan satuan pendidikan.

Adapun masyarakat dapat pula berperan serta membiayai BHP untuk biaya investasi, operasional, beasiswa atau bantuan pendidikan bagi peserta didik. Pembiayaan ini dapat berupa hibah, pinjaman, sumbangan, dll. Yang menarik adalah, setiap masyarakat yang memberikan dana bagi pendidikan akan menerima kemudahan atau insentif pajak.

BHP harus mengalokasikan dana untujk beasiswa bagi siswa yang kurang mampu atau siswa berprestasi secara akademik minimal 20% dari jumlah siswa di satuan pendidikan terkait. Seluruh pembiayaan besasiswa tersebut akan ditanggung oleh pemerintah pusat atau daerah.

Khusus mengenai pendirian unit usaha untuk kepentingan pembiayaan BHP memang sangat menimbulkan polemik. Salah satu yang bisa menjadi catatan adalah aksi demonstrasi mahasiswa mengenai akuntabilitas rektor IPB (IPA adalah salah satu dari lima PT yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, yang tidak lagi dibiayai pemerintah). Saat itu, sang rektor memutuskan menggunakan lahan kampusnya di Jl. Pajajaran Bogor untuk menjadi sebuah pusat perbelanjaan. Setelah melewati polemik dan demonstrasi panjang, sekarang telah berdiri salah satu mal termewah di Bogor di lahan tersebut. Bahkan, baru-baru ini telah diresmikan sebuah Hotel bintang lima di samping mal tersebut. Alasannya adalah untuk pembiayaan operasional. Nyatanya, biaya SPP dan SKS, tetap naik...

Pada Bab VI mengenai kuntabilitas dan pengawasan, UU ini menyatakan bahwa setiap BHP dan satpen wajib menmberikan laporan tahunan baik secara akademik maupun non-akademik. Laporan akademik terdiri dari laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. SEdangkan laporan non-akademik terdiri dari laporan manajemen dan keuangan. Laporan dari satuan pendidikan ditujukan kepada BHP, sedangkan laporan BHP ditujukan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau pendiri BHP bagi BHPM. Khusus untuk laporan keuangan, BHP harus menyatakan laporannya dengan mengikuti standar akuntasi yang berlaku dan melaporkannya kepada publik melalui pemuatan di media cetak dan papan pengumuman resmi di satuan pendidikannya. Laporan keuangan ini sebelumnya harus diaudit oleh akuntan publik.

Ini adalah hal yang baik, mengingat liberalisasi atau industrialisasi institusi pendidikan, maka pertanggung jawaban kepada publik sangat dituntut seperti layaknya perusahaan. Hal ini dikarenakan, BHP atau satuan pendidikan diberikan hak istimewa untuk memperoleh dan mengelola sumber keuangannya sendiri (khususnya sekolah negeri). Sedangakan bagi sekolah swasta, sebagian besar telah mempraktekan hal ini walaupun belum dilaporkan di media cetak atau papan pengeumuman sekolah. Pengawasan publik akan semaik meningkat, hal ini baik. Namum, bila tidak hati-hati dan bijaksana akan menimbulkan campur tangan yang tidak perlu dari pihak-pihak yang tidak mengerti, yang justru mengganggu proses pendidikan.

Trying to Explain the Crisis - Part #2

>> Monday, December 1, 2008

Lehman Brothers dan institusi sejenisnya diduga menjadi penyebab krisis di Amerika Serikat, yang terkenal dengan Subprime Mortgage, dan yang juga menyebar ke hampir seluruh dunia. Apa yang sebenarnya mereka lakukan?

Lembaga Keuangan (LK) di Amerika memberikan fasilitas kredit perumahan rakyat (KPR) seperti yang dilakukan di indonesia. Pada saat persaingan antar Lembaga keuangan ini semakin ketat, Lehman brothers dkk berusaha memikirkan cara yang lebih baik lagi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Akhirnya mereka meluncurkan program subprime mortgage, yang khususnya sangat disukai oleh kalangan pekerja kelas menengah. Kira-kira begini gambarannya:

Mr. A memiliki keinginan untuk membeli rumah, setelah ia menjatuhkan pilihannya, ia mengajukan permohonan pada LK untuk mendapat fasilitas KPR. Singkat cerita, Mr. A kini memiliki sebuah rumah dengan cara mencicil. Nah, pada proses pencicilan rumahnya, ia dihubungi oleh LK tersebut kembali dan LK itu menawarkan fasilitas KPr untuk rumah kedua dengan jaminan rumah pertama (yang belum lunas!). Tentu saja MR. A sangat tergiur dengan tawaran ini. Singkat cerita, katakanlah ia menyetujui tawaran ini dan ia kini mencicil untuk dua rumah. Beberapa waktu kemudian LK yang sama/berbeda kembali menawarkan KPR untuk rumah ketiga dengan jaminan rumah pertama/kedua. Mr. A kembali berpikir, ini luar biasa! dalam waktu kurang dari setahun ia bisa memiliki beberapa rumah. Sekali lagi ia mengatakan 'ya' pada tawaran tersebut. Dan hal ini bisa berlanjut pada rumah keempat, kelima dan seterusnya...

Di sisi lain sang LK menganggap hal ini adalah sebuah prestasi besar. Dengan jutaan orang yang memanfaatkan program Subprime Mortage ini, perusahaan properti sangat bergairah dan meningkatkan modal untuk menjawab permintaan pasar yang tinggi. Pasar properti yang 'bertumbuh pesat' menandakan kemajuan ekonomi negara. Para LK ini bahkan membuat proposal dan meminta negara-negara lain untuk berinvestasi pada LK mereka. Herannya, proposal mereka sangat disambut baik oleh negara-negara itu.

Para eksekutif LK pun berbangga diri karena keberhasilan mereka menjual 'produk' KPR mereka ini. Sehingga mereka menggajar diri mereka sendiri dengan bonus jutaan dollar dari kas perusahaan.

Sayangnya, LK yang terus mengucurkan KPR itu tidak memperhitungkan resikonya dengan matang. Pada saat itu harga minyak terus melambung tinggi diatas US$ 100 yang mengakibatkan harga barang konsumsi juga naik. Di satu titik, karena masalah kebutuhan hidup yang meningkat, para debitur ini mengalami masalah keuangan. Para pekerja kelas menengah mulai melepas satu demi satu rumah mereka, karena tidak sanggup membiayai cicilan rumah yang terlalu banyak dan mereka harus memenuhi kebutuhan pokok. Mereka berpikir mengurangi satu rumah saja, lalu dua, lalu tiga, sampai akhirnya, rumah pertama (primer) mereka pun tidak sanggup mereka biayai.

Ini adalah bencana besar bagi LK yang menjadi kreditur. Mereka telah menggeluarkan modal begitu banyak untuk membayarkan rumah-rumah itu kepada para developer rumah. Bahkan mereka meminjam dana untuk memodali 'ide besar' mereka ini ke LK yang lebih besar. Kini mereka tidak memiliki uang sama sekali, yang ada hanyalah rumah demi rumah yang ditinggalkan oleh Mr. A, dkk.

Sekarang para LK ini memiliki hutang yang sangat besar. Karena semua LK ini tercatat di bursa saham, para investor mulai menarik dananya, karena takut ikut merugi. Hal ini akhirnya berdampak tidak hanya pada saham-saham LK, tetapi juga perusahaan-perusaahaan yang tidak terkait dengan LK dan properti. Permintaan akan dana cair meningkat, harga minyak dunia turun dan harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Negara-negara lain pun terkena imbasnya, karena modal yang mereka tanamankan kini lenyap tak berbekas.

Problem dalam Subprime Mortgage ini menjadi pemicu dari efek domino resesi di Amerika dan dunia. Seluruh negara dan LK di dunia yang turut serta dalam investasi di AS merugi, bahkan kehilangan dana mereka. Kini pemerintah AS kebakaran jenggot untuk menjaga stabilitas ekonomi negaranya supaya tidak menjadi lebih parah dengan mengeluarkan bantuan sebesar 700 miliar US dollar (atau lebih dari 7.000.000.000.000.000 rupiah!)

Lehman Brothers, dkk kini dinyatakan bangkrut dan secara tidak langsung membangkrutkan banyak orang dan perusahaan lainnya di AS dan dunia.

Keserakahan mengakibatkan bencana!

Trying to Explain the Crisis - PART #1

>> Friday, November 28, 2008

Jaman dulu emas adalah alat penukar dan harta riil yang paling banyak dimanfaatkan. Tapi mengingat emas itu harus ditempatkan di tempat yang rahasia agar tidak tercuri, sang pemilik emas kebingungan untuk mencari tempat terbaik untuk menyembunyikannya. Maka akhirnya, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan tertentu menawarkan diri untuk menyimpan emas mereka dengan sejumlah biaya tertentu dan sebagai bukti kepemilikan emas, para pemilik diberikan secarik kertas Bukti Kepemilikan Emas, sekarang sebut saja namanya BKE.

Nah, dengan BKE, para pemilik emas tidak perlu membawa emasnya untuk kebutuhan jual beli. Cukup dengan menunjukkan kertas BKE, maka transaksi terjadi. Kapanpun sang pemilik kertas itu ingin melihat dan membawa emasnya, ia dapat melakukannya sesuai keinginannya. Namun biasaya, para pemilik emas sangat jarang meninjau emasnya kembali. Bahkan terkadang setalah BKE berpindah tangan, karena sebuah transkasi, sang pemilik BKE baru jarang meninjau emasnya. Hal ini terjadi karena saking percaya orang tersebut pada rekan bisnisnya dan reputasi dari sang penjamin/penjaga emas.

Seiring dengan waktu, transaksi dengan kertas BKE semakin populer dan sang penjamin emas semakin banyak pelanggannya. Di saat seperti ini, sang penjamin emas mulai berpikir lebih maju (tepatnya lebih serakah). Begini kira-kira pemikirannya:

"Saya mempunyai setumpuk emas di gudang saya, kira-kira 10kg. Tapi setiap bulan saya cuma menerima bayaran 1 gr emas untuk menjaga emas-emas ini. Saya tidak bisa hanya memiliki bisnis ini saja untuk hidup, saya ingin juga mengembangakan bisnis lainnya untuk bisa lebih kaya. Saya kan berkuasa untuk membuat BKE. Kalau saya membuat BKE baru sebesar 10kg (emasnya tidak ada, hanya kertasnya saja) pasti tidak ada yang tahu. Para pemilik emas sangat jarang meminta emasnya dikeluarkan koq, mereka paling cuma meilhat saja, apakah emasnya ada di gudang atau tidak. Saya akan berusaha menghasilkan 1 kg emas setiap bulannya, sehingga di bulan kesepuluh emasnya akan ada sesuai dengan BKE, dan di bulan kesebelas saya akan menuai untung 1 kg per bulannya. Saya cerdas sekali bukan?"

Perhatikan modus atau cara operasi dari sang penjamin ini. Dengan kata lain, ia telah melakukan kecurangan, yaitu dengan membuat cek kosong: kertas BKE tanpa emas, dan menjalankan bisnisnya dengan BKE tanpa emas itu!

Berikutnya, sebut saja dia berhasil memperoleh 1kg emas per bulan dengan BKE kosongnya itu. Dan BKE (kosong)-nya itu telah berpindah tangan beberapa kali. Namun sebelum bulan kesepuluh, misalnya bulan ke lima, usahanya gagal oleh karena sesuatu hal dan di saat yang sama semua pemilik BKE sejati ingin mengambil emasnya (rush)... apakah kira-kira yang terjadi?

10 kg emas di gudang tandas semuanya, tetapi masih ada orang yang memegang BKE belum mendapatkan emasnya. Padahal mereka berhak memiliki emasnya, karena mereka memiliki BKE asli dan sah dari sang penjamin.

Inilah yang dinamakan krisis ekonomi! Para pemilik BKE kosong hanya bisa gigit jari, karena terlambat mencairkan BKE-nya, BKE-nya tidak lebih dari selembar kertas rombeng untuk bermain kapal-kapalan anak-anak. Para korban ini terpaksa harus menjual apa yang dimilikinya saat itu dan memberhentikan para karyawan di perusahaanya, demi membiayai kebutuhan primernya (dan mungkin juga hutang-hutangnya).

Sedangkan sang penjamin (penipu) itu mungkin sudah kabur atau mati dibunuh...


(note: dirangkum dari berbagai sumber)