UN 2010, Repeating Cases

Saya hampir tidak bersemangat untuk mengulas topik ini. Nadanya cenderung hampir sama dari tahun ke tahun. Mulai perencanaan, penyelenggaraan dan pengumuman hasil, isu seputar UN ini selalu disorot berbagai media dan cenderung bernada pesimis, negatif dan buruk.

Khusus untuk UN SMA, yang pesertanya lebih dari 1,5 juta siswa lebih dari 10%-nya tidak lulus. Ketidak lulusan 100% terjadi di 267 sekolah. Respon birokrat di bidang pendidikan cenderung aneh, setidaknya menurut Anita Lie (Kompas, 2010), pemerintah mendikotomikan kejujuran dan ketidaklulusan UN. "Jadi, kalau hasil ujian para siswa gagal dianggap jujur, sementara kalau hasilnya bagus menjadi tidak jujur, buat saya itu aneh. Maunya apa sebenarnya dengan UN ini?" ujar Anita Lie kepada Kompas.com di Jakarta.

Walaupun Menteri Pendidikan Nasional, Muhamad Nuh, menyatakan UN tidak akan mempengaruhi kelulusan karena ada faktor lainnya, namun di lapangan, setidaknya secara psikologis telah mempengaruhi kepala sekolah, guru dan siswa itu sendiri terhadap UN. Menurut beberapa pakar pendidikan, yang saya juga setuju, memang sebaiknya UN tidak dimasukkan sebagai satu-satunya atau salah satu faktor dalam kelulusan siswa.  Saat ini, masih terjadi dualisme, disatu sisi UN dipakai sebagai salah satu instrumen kelulusan, di sisi lain dipakai sebagai alat pemetaan. Menurut saya hal ini tidak bisa berjalan dengan baik.

Sebagai guru, saya mengenal betul psikologis para siswa dalam menghadapi UN. Mereka berharap lulus, orang tua mereka pun demikian. Harapan ini begitu tinggi sehingga mereka dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam program drilling atau latihan soal-soal UN. Ini adalah sebuah pembodohan. Siswa datang ke sekolah bukan untuk bisa mengerjakan soal, tapi lebih dari itu. Di titik inilah banyak siswa dan guru di berbagai sekolah berkompromi dengan dosa. Demi kelulusan yang telah ditarget oleh atasan masing-masing, mereka melakukan berbagai cara yang tidak etis. Mulai dari pembocoran soal hingga penyuapan.

Pada artikel saya di bulan Januari 2009, saya merujuk laporan hasi UN tahun 2008 dari puspendik (yang kini tidak lagi bisa diakses, entah kenapa). Di sana tercatat denagn jelas bahwa ada satu sekolah di kabupaten Bekasi ini yang hasil nilai UN-nya mencengangkan. Saya sendiri baru mengenal nama sekolah tersebut dari rekan saya. Hasil UN-nya lebih tinggi daripada beberapa sekolah favorit di Jakarta. Apa yang sebenarnya terjadi?

Hasil UN cenderung tidak valid dan memiliki latar belakang pencapaian yang tidak jujur. Saya berharap Pak Nuh mau berbesar hati dan berpikir lebih luas untuk meniadakan saja UN ini atau setidaknya tidak menjadikan UN sebagai salah satu faktor kelulusan apalagi satu-satunya. Biarlah kita kembali pada pola EBTANAS dahulu, dimana nilai hasil ujian dipakai sebagai salah satu faktor penerimaan siswa baru di jenjang pendidikan berikutnya. Dengan cara yang demikian pun, sekolah dapat berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya untuk membawa siswanya ke sekolah favorit. Tujuan pemetaan pun masih dapat dilakukan dengan cara yang demikian. Lebih ekstrem, biarkan sekolah membuat ujian dan nilai akhirnya sendiri untuk para siswanya. Pemerintah cukup membuiat sejenis SAT yang dilakukan oleh pemerintah AS.

Happy New Year, UN Is Still A Big Issue

Selamat tahun baru! terima kasih atas kesediaan par apembaca untuk tetap mengunjungi blog ini walau postingannya tidak seagresif dulu. Mohon maklum akhir semester, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. mari kita mulai lagi dengan semangat yang baru dalam mengamati, mengkritisi, membangun dan menginspirasi dunia pendidikan indonesia...

UN
Akhirnya UN tetap berlangsung, walau bukan sebagai penentu kelulusan-begitu kata pak menteri. Aturan mencampur siswa peserta UN pun dibatalkan, karena mustahil dilakukan, khususnya di pedesaan. Debat publik di media masa pun surut, walau masih menyisakan ganjalan mengenai 'proyek' pemerintah ini. Bahkan presiden menegaskan kembali pernyataan pak menteri pada rapat terbatas kemarin. lebih jauh lagi, pak presiden meminta pak menteri untuk meninjau ulang pelaksanaan evaluasi dibuat seperti format Ebtanas...

Mungkin ini adalah salah satu bukti ketidakjelasan visi pendidikan Indonesia. kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan di negeri ini diambil secara pragmatis, bukan idealis. Sudah saatnya pak Nuh meninjau ulang ketercapaian Indonesia selama 65 tahun ini dalam membangun mutu manusia Indonesia. Tambahan kekuatan dengan adanya pak wakil menteri, mudah-mudahan memberi tenaga ekstra untuk menunjukkan hal ini dan tidak kontraproduktif.

Government Status On 'UN'

Pemerintah telah membuat beberapa keputusan yang kontroversial dalam masa 100 hari masa kerjanya di departemen pendidikan. Walau telah diputus oleh MA, bahwa UN ditiadakan, namun pemerintah tetap ngotot mengajukan PK (Peninjauan Kembali) untuk tetap melangsungkan UN. Sementara itu, jadwal UN pun dimajukan satu bulan dari tahun sebelumnya, yaitu di bulan Maret 2010, dengan alasan soal sudah terlanjur dibuat.

Namun, pernyataan dari Menteri Pendidikan, M. Nuh sepertinya berlawanan dengan kenyataan di atas. Beliau menyatakan bahwa penentu kelulusan adalah guru dan UN hanya berfungsi sebagai alat pemetaan satuan pendidikan dan seleksi masuk ke satuan pendidikan yang lebih tinggi (baca: Mendiknas: UN Akan Berubah...).

Dua hal membingungkan ini sebaiknya segera ditegaskan oleh jendral departemen pendidikan, sehingga tidak menimbulkan opini publik yang terus menerus menyerang gerak gerik depertemen ini. Sepertinya belum ada kesesuaian keinginan pak menteri dengan para jajarannya. Mudah-mudahan demikian adanya. kita akan lihat beritanya beberapa minggu ke depan... jika tidak ada keputusan tegas yang mengarah pada perbaikan, maka penderitaan siswa yang terjadi di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya aka terulang (baca: UN on the Fall)

UN On The Fall...

"Ayo diisi jawabannya! Kenapa dibiarkan kosong?" Demikian tanya seorang pengawas setelah melihat lembar jawab siswanya sebagian besar kosong, padahal waktu hanya tersisa 5 menit lagi. "Kata bapak guru mah, katanya kosongin ajah" jawab siswa itu dengan polos.

Seusai mengumpulkan lembara jawab dan soal UN, para pengawas ini pergi ke ruang pengawas untuk menyerahkannya pada petugas di sekolah setempat. Setelah basa basi, menyeruput minuman dan menikmati beberapa buah snack, para pengawas ini pun meminta ijin untuk pulang pada kepala sekolah bersangkutan. Ruang-ruang kelas di sekolah tersebut memilki jendela di sisi ruangnya, dimana orang yang lewat dapat dengan mudah melihat ke dalam kelas. Ketika para pengawas ini pulang melewati sebuah ruang kelas, betapa kagetnya mereka melihat apa yang terjadi di ruang tersebut.

Amplop soal ujian berserakan di meja dengan lembar jawab yang berada di depan mata guru-guru yang sedang sibuk melakukan sesuatu atasnya. Para pengawas ini dengan segera menduga bahwa para guru ini sedang sibuk mengisikan lembar jawab siswa-siswanya. Dari gerak-gerik mereka, semakin jelas bahwa dengan pensil 2B ditangan mereka, bahwa mereka setidaknya sedang membulat penuhkan lembar jawab siswa. Suatu perbuatan yang amat tercela dan curang! (lihat tulisan saya yang lain: Great Historic Achievement)

Kejadian di atas terjadi pada masa UN tahun lalu. Sungguh sangat memalukan, merobek rasa keadilan dan penjerumusan siswa dalam jurang dusta. Guru. Mereka yang melakukannya!

Harapan muncul saat pemerintah mengumkan akan mengubah beberapa aturan dan prosedur penyelenggaraan UN tahun ini. Mereka akan menyiapkan tim pemantau independen yang lebih baik dengan budget sebesar Rp 83 miliar dari aks negara. Mereka juga akan membuat lebih dari dua jenis soal yang berbeda di tiap daerah. Pemerintah juga menjanjikan tidak adanya kebocoran dalam pelaksanaan UN kali ini. Namun realitanya, tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dana milyaran itu seperti hangus terbakar.

Sepulang teman-teman saya mengawas UN, modus yang sama kembali terjadi di sekolah dimana mereka mendapat penugasan. Siswa tidak mengisi semua lembar jawab. Pengawas independen hanyak duduk diam di sudut ruangan. Artikel dari Kompas.com hari ini pun memaparkan tentang apa yang ditemukan oleh tim pengawas dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Mereka menemukan para siswa datang jam 5 pagi dengan harapan gurunya akan memberikan kunci jawaban(klik di sini). Lebih jauh lagi, KAMG (Komunitas Air Mata Guru) di Medan, menemukan kunci jawaban dalam bentuk sms dan lima lembar kertas kecil (klik di sini).

Para siswa yang telah belajar di sekoah selama tiga tahun dihadapkan dengan ujian akhir dari pemerintah. Kelulusan bukan berasal dari sekolah dimana mereka selama ini belajar. Melainkan dari pemerintah yang menerapkan nilai standar kelulusan 5,25. Orang tua siswa ketar-ketir menghadapi hal ini. Mereka berupaya dengan berbagai cara agar anaknya tidak gagal dalam UN. Pemerintah berhasi lmenjebak orang tua dan sekolah untuk sekedar mendapat 'nilai'. Dengan diadakannya kelas tambahan untuk persiapan UN dan penuhnya bangku-bangku di tempat-tempat kursus untuk persiapan menghadapi UN pertanda bahwa ini bukan sekedar evaluasi biasa. Tetapi ujian yang menentukan hidup mati masa depan siswa. Sayang pemerintah tidak bisa melihat ini dari kacamata mereka.

Jika pemerintah berkilah mengenai adanya sisi baik dalam penyelenggaraan UN ini, bukti di lapangan telah jelas, UN tidak berlangsung dengan valid! Banyak terjadi kecurangan yang 'terpaksa' dilakukan oleh pihak sekolah demi mendapatkan tingkat kelulusan yang baik. Banyak terjadi kecurangn ayng 'terpaksa' dilakukan oleh pihak orang tua demi anaknya lulus walau harus menyediakan dana tambahan.

UN On The Go...

Hari ini adalah hari pertama penyelenggaraan UN bagi siswa SMA. Satu hal menarik dari penyelenggaraan UN kali ini adalah tentang pengawasan UN.

Pemrintah memperketat pengawasan UN dengan menambah atau meningkatkan mutu pengawas tambahan non-guru. Pengawas independen ini bertugas untuk mengawasi dengan lebih ketat penyelenggaraan UN sehingga tidak terjadi kecurangan oleh siswa atau guru pengawas, salah satunya adalah tentang penggunaan HP. Pembiayaan pemantau atau pengawas independen untuk UN SD, SMP dan SMA ini menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 83 miliar. Semua ini dilakukan demi keberlangsungan UN yang berintegritas.

Namun di lapangan saya menemukan kasus menarik. Beberapa teman saya yang menjadi pengawas di sekolah lain mendapat surat sakti mengenai apa yang harus ditandatangani dan dilakukan oleh para pengawas di ruang kelas. Namun salah satu butir pernyataan yang terdapat di surat itu tertulis kurang lebih seperti demikian: "Bilamana terjadi masalah dalam pelaksanaan UN di dalam kelas, para pengawas harap tidak membawa persoalan ini ke pihak luar."

Salah satu teman saya bertanya pada kepala sekolah bersangkutan mengapa ada peryataan seperti itu dan mengapa ada surat 'perjanjian' seperti ini. Karena selama tiga kali ia menjadi pengawas UN di sekolah lain, tidak pernah ia mendapat surat seperti ini dan dengan pernyatan seperti yang tertera di atas itu. Sang kepala sekolah menegaskan bahwa pernyataan itu adalah demi kenyamanan penyelenggaraan UN ini saja, diharapkan masalah-masalah yang muncul selama UN ini dapat diselesaikan bersama, dan tidak untuk konsumsi umum...

Drilling Program

SejakJanuari lalu saya harus ke sekolah setiap pagi untuk mengajar siswa kelas 3 SMP. Hal ini dikarenakan pada akhir April nanti mereka akan menempuh Ujian Nasional atau UN.

Entah mengapa sejak UN diberlakukan beberapa tahun lalu, hampir semua sekolah tanpa komando, mengadakan pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan ini diberikan untuk melatih para siswa secara khusus dalam menghadapi UN. Aktifitas yang dikerjakan terutama adalah membahas soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya atau prediksi-prediksi soal-soal UN atau latihan-latihan soal pokok bahasan tertentu. Dalam bahasa inggris kami menyebutnya 'drilling'. Pelajaran tambahan ini tidak memiliki program yang terstruktur sebagaimana yang ada pada jam sekolah, namun kebanyakan berisi latihan-latihan soal bersama gurunya.

Pelajaran tambahan ini muncul ditengah kekuatiran orang tua dan sekolah. Mereka takut anank atau siswanya tidak lulus. Pemerintah menetapkan batas nilai tertentu untuk menentukan kelulusan siswa dalam UN ini. Dengan kata lain, seluruh proses pembelajaran selama tiga tahun di SMP dan SMA dianggap tidak bisa menjamin kelulusan siswa, dan hanya nilai UN yang di atas bataslah yang dapat dinyatakan lulus sekolah. Sebenarnya, hal ini sangat mengganggu saya. Demi mengejar nilai, akhirnya orang tua, sekolah, dan guru harus memberikan tenaga dan dana ekstra untuk kelulusan siswa ini. Maka itu muncullah program-program pelajaran tambahan di tiap sekolah.

Ekses negatif pelaksanaan UN dengan pola seperti yang sekarang diterapkan ini terlalu banyak dan membebani. Siswa terperangkap untuk mengejar nilai kelulusan daripada mendapatkan ilmu atau keterampilan. Mereka juga bisa 'sakit jantung' dalam menghadapi ujian akhir itu. Orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra untuk program pelajaran tambahan ini. Sekolah harus meminta para guru mengajar dengan lebih 'keras' agar siswanya tidak ada yang tidak lulus. Guru sangat tertekan bilamana berhadapan dengan siswanya yang 'agak lambat' dan mereka harus mengeluarkan tenaga tambahan dengan memotong waktu istirahatnya demi pelajaran tambahan ini.

Seluruh usaha selama tiga tahun nyaris ditiadakan demi ujian selama tiga hari...