UU BHP Part Two

Fiuuh... akhirnya seluruh rangkaian kegiatan Book Week selesai sudah! kegiatan yang sangat menguras dan memeras energi... Bayangkan, mengurusi 800an siswa selama lima hari berturut-turut ditambah dengan mengelola keuangan yang terbatas dan membangun hubungan dengan pihak ketiga. Sangat merepotkan. Namun semuanya telah dilalui, semuanya berkat Tuhan dan kerjasama semua guru. Saya menaruhkan penghargaan besar pada rekan-rekan guru saya, mereka semua kompak dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tanpa mereka acara ini tidak akan jalan... Thanks a million... :D

Kembali lagi ke UU BHP...
Saya telah membaca dan berusaha mempelajarinya, sepintas lalu UU ini sangat baik, bila tidak bisa disebut istimewa. Roh yang diusung oleh UU ini adalah semangat kemandirian dan otonomi lembaga pendidikan. Hal ini termasuk dalam pengelolaan SDM, keuangan dan juga kurikulum.

Badan Hukum Pendidikan akan menaungi satu atau lebih satuan pendidikan, baik itu tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Khusus bagi sekolah negeri atau sekolah yang dibiayai oleh negara akan terhisap dalam BHP dan tidak lagi secara langsung dibawah garis komando pemerintah, dalam hal ini depdiknas. BHP memiliki otoritas penuh untuk mengembangkan satuan pendidikannya mulai dari tujuan, keuangan, hingga teknis implementasi kurikulum di sekolah. Setiap satuan pendidikan akan dinaungi oleh sebuah BHP pusat (BHPP) atau BHP pemda (BHPPD). Hal ini seolah-olah menempatkan seluruh sekolah dan perguruan tingi negeri di bangsa ini menjadi 'sekolah swasta', karena seluruh kebijakan dan pengelolaan sekolah dan PT negeri dialihkan dari pemerintah kepada BHPP atau BHPPD. Dari sisi ini, sekolah swasta yang sekarang sedang berjalan tidak mendapatkan perubahan terlalu signifikan akibat adanya UU BHP ini, mengingat sekolah swasta telah memiliki Yayasan yang fungsi dan keberadaannya tidak jauh berbeda dengan BHP. Ada pun BHP yang dikelola oleh masyarakat ini di beri nama BHPM.

Sampai di sini, saya pikir peng-otonomi-an sekolah atau pengalihtugasan pengelolaan sekolah dari negara ke BHP cukup baik, khususnya bagi sekolah negeri. Sekolah negeri atau Perguruan Tinggi Negeri akan lebih memiliki ciri khasnya masing-masing dan para stake-holder di BHP akan berpikir dan berjuang keras untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikannya.

Namun, dibalik itu semua, perlu dipertanyakan kesiapan para guru dan pengelola sekolah yang berstatus PNS. Apakah mereka siap untuk mandiri dalam hal pembiayaan, perencanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan, yang notabene selama ini dikerjakan oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas.

Pembentukan BHP ini saya pikir baik untuk satuan pendidikan, namun perlu dikaji lebih jauh apakah BHP sangat efektif untuk menjangkau lebih banyak generasi muda untuk bersekolah dan bersekolah dengan mutu yang lebih baik.

Say No! To Local School!

Pria ini adalah teman sekolah saya sejak SD, bahkan mungkin TK. Hingga SMP kami berada di satu sekolah yang sama. Sebuah sekolah swasta yang dulunya populer di Bogor. Secara akademis ia tidak menunjukkan hasil yang menonjol, bahkan cenderung digolongkan kepada kelompok siswa yang 'nakal'. Di jenjang SMA dan perguruan tunggi, kami berpisah. Saya memilih sekolah negeri dan PTS di Bogor, sedangkan dia pergi ke luar negeri: Singapura, Australia dan AS.

Beberapa tahun kemudian saya mendengar bahwa dia telah menjadi pengelola restaurant milik orang tuanya yang cukup maju di Bogor. Kami sempat bertemu di beebrapa kesempatan. Namun pertemuan kami di akhir tahun lalu menorehkan beberapa poin penting mengenai sisi-sisi pendidikan.

Ia memiliki tiga orang anak, anak pertamanya akan menginjakkan kaki di bangku SD. Beberapa bulan sebelumnya Ia sempat menanyakan informasi seputar sebuah sekolah nasioal plus yang cukup terkenal, karena ia tertark untuk mendaftarkan anaknya ke sana. Dalam pertemuan sian itu, ia menegaskan kembali keinginannya. Ia menilai sekolah di Indonesia ini tidak ada yang bagus, tidak mengajarkan cara berpikir kritis, memecahkan masalah dan menelurkan gagasan-gagasan segar dari para pelajarnya. Sekolah lokal cenderung mencatat, menghafal dan terlalu santai. Ia membandingkan dengan apa yang dialaminya ketika bersekolah di luar negeri. Setiap anak dihargai pribadi dan pekerjaannya. Semua dituntut untuk bekerja keras bila ingin mendapatkan hasil yang terbaik dengan serangkaian penelitian, studi pustaka dan pembuatan paper yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan , ia menambahkan ia dituntut untuk bekerja selama ia bersekolah. Puncaknya ia mengerjakan skripsi di dapur sebuah restauran.

Ia adalah anak orang kaya di Bogor, namun di sana, katanya, ia tidak lebih dari seorang jongos. Namun ia menyatakan apa yang dia alami amatlah berharga dalam usaha yang ditekuninya sekarang ini. Orang tuanya mendidik amat keras dalam hal uang dan pendidikan, tambahnya. Sekolah di negeri ini hanya berfokus pada nilai, tidak pada kualitas manusia yang ingin dibentuknya, maka itu tidak heran kita kalah dengan negeri lain.

Ia juga bercerita tentang bagaimana ia mendidik anaknya. Ia tidak ingin anaknya mendapat sesuatu dengan mudah. Ia mendapatkan permintaan dari anaknya untuk pergi ke Disneyland di Hongkong. Ia tidak segera mengiyakan, namun memberi syarat yang menantang pada anaknya, agar ia dilatih sejak dini untuk bekerja keras. Ia juga berusaha mengenali kemampuan anak-anaknya. Meurutnya, anaknya yang pertama ini cukup pintar dan mau bekerja keras. Maka sejak usia dini ia memasukkannya ke sekolah internasional di Bogor yang memiliki guru ekspatriat. Menurutnya, guru-guru ekspatriat memiliki metode mengajar yang berbeda dengan guru-guru lokal. Anak-anak menjadi lebih percaya diri dan mempu menunjukkan potensinya. Tidak seperti sekolah lokal. Guru selalu berusaha memtikan percaya diri anak dengan membuat pelajarannya susah dan ditakuti oleh siswa. Oleh karena itulah hingga saat ini ia tetap berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah lokal, apalagi almamaternya dulu.

Konon menurut pengamatannya, tidak ada alumni dari sekolah almamaternya ini yang menjadi 'orang', kebanyakan semua menjadi 'orang susah' atau 'jongos'. Ia tidak mau hal ini terjadi pada anaknya. Berbeda dengan almamaternya di luar negeri, hampir semua teman-temannya sekarang ada yang memiliki perusahaan, presdir, GM atau setidaknya manager dari perusahaan multinasional. Katanya, hanya dia saja yang paling apes mengelola restauran orang tuanya dan masih berkutat pada jeruk 10 kg yang raib, karyawan yang bandel, dll.

Dari pertemuan dengannya, saya merenungkan sebuah pertanyaan. Jika para orang tua di indonesia ini memiliki uang yang berlebih, akankah mereka tetap menyekolahkan anaknya di sekolah negeri atau setidaknya sekolah di dalam negeri? jika tidak, mengapa?