Change the Lyrics...

"Lirik Himne Guru Berubah", itulah judul artikel dari Kompas, 24 November 2008 lalu.

Pada intinya berita itu menyatakan bahwa lirik terakhir Himne Guru berubah dari Pahlawan tanpa tanda jasa menjadi Pahlawan pembangun insan cendekia. Hal ini dilatar belakangi oleh danya sertifikasi guru dan tunjangan profesi bagi guru yang telah lolos.

”Selama ini, pahlawan tanpa tanda jasa itu terkesan guru disuruh sengsara terus. Dengan adanya sertifikasi guru, maka guru sekarang adalah tenaga profesional yang harus mendapat imbalan secara profesional juga,” ujar Sugito, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tunjangan atau imbalan dari guru memang satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai guru dengan pekerjaannya yang mulia, yaitu mendidik generasi muda bangsa, selama ini diperlakukan berbeda dengan pekerja lainnya, misalnya pekerja kantoran atau profesi lainnya. Tunjangan ini haruslah di sambut dengan gembira dan perubahan lirik lagu tersebut tentunya sejalan dengan latar belakan pemikiran seperti itu.

Namun demikian, ini adalah kontras yang terjadi di lapangan mengenai hubungan guru dan uang yang saya temui dilingkungan pekerjaan saya...

Saat itu saya diminta untuk mengikuti rapat kepala sekolah bersama kepala sekolah saya. Kami berangkat menggunakan mobil kantor, kijang kapsul. Tiba di tempat tujuan, telah berjajar mobil-mobil para kepala sekolah yang kebanyakan dari sekolah negeri: honda jazz, avanza, escudo, innova, dll. Saya tadinya berpikir semua itu adalah mobil milik sekolah, ternyata saya tahu belakangan, itu adalah mobil pribadi! Saat itu pimpinan saya menggunakan handphone yang senada dengan saya: layar monochrome dan nada monophonic. Sedangkan sebagian mereka ber-communicator.

Parahnya lagi salah satu agenda dalam rapat itu adalah secara terang-terangan memutuskan jumlah uang yang akan didapat oleh masing-masing kepsek dari hasil penyelenggaraan UN. Seingat saya jumlahnya tidak lebih dari Rp 10.000 per murid. Bayangkan! Bila satu sekolah negeri memiliki siswa peserta UN sejumlah 400 orang saja, maka jumlah uang yang masuk ke kantong mereka tidak kurang dari 4.000.000 per tahun hanya dari penyelenggaraan UN! Tidak heran mereka memiliki mobil bagus dan handphone mewah.

Kami sendiri telah mengambil kebijakan tidak ikut-ikutan dalam pemungutan biaya UN. Semua biaya untuk penyelenggaraan UN ditanggung oleh sekolah.

Ini baru sebagian kecil cerita mengenai kepseknya. Sedangkan guru, sudah menjadi rahasia umum mereka menerima uang 'hibah' dari penjualan buku sebesar 30%. Jika harga satu buku Rp 30.000, maka untuk setiap buku yang terjual mereka mendapatkan Rp 9.000, dikalikan dengan jumlah siswa katakanlah 300 orang, maka di awal tahun ajaran mereka memanen Rp 2.700.000. Cerita lain lagi datang dari rekan saya guru olah raga. Saat diadakan pelajaran berenang, guru menggiring siswa ke kolam renang terdekat. masing-masing dipungut biaya yang tertera di loket, katakanlah Rp 10.000. Padahal kolam renang memiliki kebijakan untuk pelanggan rombongan, katakanlah diskon 50%. Maka untuk setiap kepala, guru mengantongi Rp 5.000 dikalikan jumlah siswa, misalnya 300 orang. Sang guru mendapat 'bonus' Rp 1.500.000 setiap satu kali membawa anaknya ke kolam renang.

Ini semua adalah kisah-kisah yang kebenaranya tidak dapat saya buktikan. Saya bukan anggota KPK, semuanya saya serap dari indera pendegaran dan pengelihatan saja, bahwa ada oknum-oknum guru dan kepsek yang berperilaku menyimpang. Seharusnya mereka menjadi teladan, bahkan menjadi pahlawan; tetapi yang mereka lakukan adalah menjadi lintah dan penipu.

Saya berharap dengan adanya tunjangan ini, lagu hymne guru dapat terus terjaga integritasnya. Dan para oknum-oknum tersebut tidak lagi melakukan hal yang sama... Semoga...

"You may change the lyrics, but you cann't change the historic's"